Perluas Pemerataan Akses Pendidikan: Disdikbud Kukar Usulkan Beasiswa PAUD hingga SMP Berbasis Satuan Pendidikan

Perluas Pemerataan Akses Pendidikan: Disdikbud Kukar Usulkan Beasiswa PAUD hingga SMP Berbasis Satuan Pendidikan

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan strategi penguatan sumber daya manusia sejak usia dini. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah daerah mengusulkan skema baru penyaluran beasiswa bagi peserta didik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun anggaran 2027.

 

Berbeda dengan pola bantuan pendidikan konvensional yang umumnya mensyaratkan surat keterangan tidak mampu, usulan kebijakan ini dirancang dengan pendekatan berbasis satuan pendidikan. Artinya, intervensi anggaran diarahkan untuk menjangkau peserta didik secara merata melalui institusi sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

 

Rencana strategis ini merupakan bagian dari implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa. Langkah tersebut bertujuan memastikan tidak ada lagi hambatan akses dan biaya penunjang pendidikan bagi anak-anak di Kutai Kartanegara.

 

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah, menjelaskan bahwa realisasi usulan beasiswa menyeluruh ini tetap disesuaikan dengan proyeksi kemampuan fiskal daerah pada 2027 mendatang. Jika postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memungkinkan, skema ini akan langsung dieksekusi untuk memperkuat layanan pendidikan dasar.

 

“Kami berharap kondisi keuangan daerah pada 2027 memungkinkan. Kami sudah mengusulkan skema beasiswa untuk satuan pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP sesuai kewenangan kabupaten. Basisnya bukan semata-mata kategori keluarga tidak mampu, melainkan berbasis satuan pendidikan,” jelas Heriansyah.

 

Salah satu tantangan utama dalam distribusi bantuan sosial dan pendidikan adalah risiko tumpang tindih (overlapping) penerima manfaat. Saat ini, di lapangan telah berjalan sejumlah skema pembiayaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP/KIP) yang digulirkan pemerintah pusat hingga program Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

 

Menyadari hal tersebut, Disdikbud Kukar merancang mekanisme penyaluran yang terintegrasi. Validasi dan pemetaan data penerima akan dilakukan secara ketat agar bantuan dari APBD Kabupaten berfungsi sebagai pelengkap yang menutup celah layanan, bukan menduplikasi bantuan yang sudah diterima siswa dari pemerintah pusat maupun provinsi.

 

“Distribusi bantuan harus disusun secara terkoordinasi. Dengan begitu, seluruh peserta didik dapat terlayani secara adil sesuai porsi program yang tersedia, sekaligus menyelaraskan dukungan pendidikan dari kabupaten, provinsi, hingga pusat,” papar Heriansyah.

 

Usulan beasiswa berbasis satuan pendidikan ini melengkapi berbagai intervensi yang lebih dulu berjalan di Kutai Kartanegara, seperti pembagian seragam sekolah gratis dan peningkatan fasilitas belajar. Namun, Heriansyah menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kukar tidak boleh berhenti pada penyediaan bantuan materiil dan infrastruktur fisik semata.

 

Memasuki fase penguatan mutu pendidikan pada 2027, Disdikbud Kukar menetapkan dua fokus pembenahan substansial: reformasi tata kelola sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

 

Menurut Heriansyah, sebaik apa pun sarana prasarana yang dibangun pemerintah, kualitas pembelajaran di ruang kelas tetap bertumpu pada kapasitas guru. Tenaga pendidik dituntut tidak hanya menguasai substansi kurikulum, tetapi juga memiliki kecakapan pedagogis untuk membentuk karakter dan menjadi teladan bagi siswa.

 

“Ke depan, kami berharap sekolah-sekolah di Kutai Kartanegara tidak hanya maju secara fisik bangunan, tetapi juga unggul dari sisi tata kelola manajemen serta kompetensi gurunya. Guru yang berkualitas dan memahami esensi mendidik adalah kunci utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing,” pungkasnya.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)