kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Camat Kecamatan Sanga Sanga, M. Dachriansyah menuturkan, dalam momen ini pihaknya mengaku bersama dengan masyarakat menginginkan adanya perbaikan infrastruktur di Sangasanga terutama infrastruktur yang digunakan untuk acara besar seperti, Peringatan Merah Putih 27 Januari.

Baca Lainnya :

• Warga Desa Rempanga Protes Lahannya Jadi Penumpukan Batu Bara0
• Tekan Inflasi, Pemkab Kukar Gelar Operasi Pasar di Tenggarong0
• Penganiaya Anak Tiri Hingga Meninggal di Kembang Janggut Diringkus0
• Kutai Kartanegara Menjadi Daerah Pertama di Kaltim Serahkan LKPD Tahun 20220
• Polresta Samarinda Terima Penghargaan Pelayanan Prima Hasil dari PEKPPP0

Ini agar nantinya bisa menjadi momen terbaik bagi sesama dalam penyelenggaraan acara nasional, baik di lingkungan Provinsi Kaltim, Indonesia ataupun Internasional.

Tenaga ahli Pimpinan DPRD Kaltim, Rahmat Dermawan mengatakan, Sangasanga selalu di identik kan sebagai Kota Juang, selain dari adanya destinasi wisata juang yang saat ini diakui memang perlu perhatian khusus.

Meski begitu, Rahmat menyampaikan, jika sebagai perwakilan pihaknya tentu akan memberikan perhatian khusus untuk pemerintah Kecamatan Sangasanga agar bisa memprogramkan kegiatan tersebut masuk ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Musrenbang.

“Supaya kami di DPRD Provinsi bisa membantu penganggaran, baik melalui APBD Provinsi ataupun Kabupaten yang dalam hal ini kami minta rekomendasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Kukar,” kata Rahmat.

Selain itu, berkaitan dengan kedatangan Ibukota Nusantara (IKN) di Kukar. Sangasanga sebagai daerah mitra tentu harus memberikan kesiapan khusus untuk menyiapkan sumber daya manusianya, supaya bisa bersaing dalam mengisi kekosongan atau tenaga kerja di IKN.

Selanjutnya, ingin memfokuskan juga kepada pembangunan non infrastruktur peningkatan ekonomi, seperti UKM, Unit Usaha Bersama, Pertanian dan sebagainya.

“Alhamdulilah sekarang sudah mengawal anggaran untuk bantuan pupuk dan memfasilitasi beberapa UKM agar di legalisasi. Supaya pemerintah bisa memberikan support melalui APBD Kabupaten maupun Provinsi,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, Kaltim juga membutuhkan ekonomi alternatif ke depan karena tidak bisa mengandalkan dari sumber daya alam saja, tetapi ekonomi alternatif yang meliputi destinasi wisata.

“Nah produk wisata seperti UKM, UMKM. Ini harus di dorong supaya masyarakat bisa berdaya membangun kemuatan ekonomi sendiri,” tandasnya. (*/kn1/rhi)