Sinergi Pusat-Daerah Tata Kota Raja: 150 Hunian Layak Disiapkan di Jongkang

Sinergi Pusat-Daerah Tata Kota Raja: 150 Hunian Layak Disiapkan di Jongkang

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mematangkan rencana strategis penataan kawasan permukiman di sepanjang sempadan Sungai Mahakam, tepatnya di koridor Jalan Kartini hingga Jalan DI Panjaitan, Tenggarong. Melalui perencanaan yang komprehensif dan humanis, pemerintah daerah tidak hanya berfokus mempercantik estetika tepian sungai, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi warga terdampak dengan menyiapkan ruang usaha terpadu bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

 

Langkah transformasi ruang kota dan penyediaan hunian layak ini merupakan bagian integral dari implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Penataan Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur ruang publik perkotaan yang tertib, aman, dan pro-ekonomi kerakyatan.

 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, menegaskan bahwa kebijakan penataan sempadan Sungai Mahakam dirancang jauh melampaui sekadar aktivitas pemindahan penduduk. Kebijakan ini bertujuan memulihkan kualitas ekosistem sungai, menata wajah kota secara modern, sekaligus melindungi napas ekonomi masyarakat setempat.

 

Perencanaan matang ini telah dirintis secara bertahap sejak 2022 melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Disperkim Kukar, dilanjutkan dengan studi pemukiman kembali (resettlement) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada 2023, serta konsultasi teknis intensif bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV pada 2024.

 

Berdasarkan dokumen DED yang telah rampung, Aidil memaparkan bahwa kebutuhan anggaran fisik penataan kawasan tepian sungai diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalur pedestrian yang representatif, penataan ruang terbuka publik, serta penyediaan deretan booth usaha untuk menampung aktivitas perdagangan warga.

 

Bagi Pemkab Kukar, penyediaan ruang usaha menjadi syarat mutlak agar proses penataan kawasan tidak memutus sumber penghidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan nasibnya di tepian Mahakam.

“Yang pasti, warga yang memiliki usaha harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi roda ekonominya terhenti. Mereka tetap membutuhkan ruang penghidupan yang layak,” ungkap Aidil.

 

Ia menambahkan, pemanfaatan dan tata kelola booth UMKM tersebut nantinya akan dikoordinasikan secara ketat bersama Dinas Koperasi dan UKM Kukar agar tepat sasaran dan dikelola secara profesional oleh warga terdampak.

 

Secara lanskap perkotaan, koridor penataan Jalan Kartini–DI Panjaitan ini dirancang terintegrasi langsung dengan kawasan Taman Musik yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, lalu berlanjut hingga ke kawasan Jembatan Mangkuraja sebagai segmen ketiga. Integrasi ini akan melahirkan satu kesatuan ruang publik tepian sungai yang ikonik bagi ibu kota kabupaten.

 

Sementara itu, Aidil menjelaskan bahwa angka Rp80 miliar dalam DED dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur kawasan publik, sedangkan kebutuhan anggaran pembebasan lahan dan penataan permukiman warga saat ini masih dalam tahap penghitungan cermat.

 

 

Untuk menjamin tempat tinggal baru yang layak dan nyaman, Pemkab Kukar telah menyiapkan lahan relokasi seluas 400 hektare di kawasan Jongkang, Kecamatan Loa Kulu. Di atas lahan tersebut, akan dibangun sekitar 150 unit rumah tipe 36 dengan dukungan penuh pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bertanggung jawab membangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

 

Menariknya, Pemkab Kukar secara khusus memilih konsep rumah tapak dibandingkan rumah susun (hunian vertikal). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan kebiasaan hidup masyarakat setempat agar proses adaptasi di lingkungan baru berjalan mulus.

“Konsep yang kami usung adalah rumah tapak seperti yang dipaparkan, karena warga kita belum tentu terbiasa dengan pola kehidupan di kawasan rumah susun,” tutup Aidil.

 

Dengan memadukan perencanaan tata ruang yang terukur, sinergi pendanaan pusat-daerah, serta keberpihakan pada hunian dan ekonomi warga, Pemkab Kukar optimistis penataan sempadan Mahakam akan menjadi tonggak baru kemajuan Tenggarong dalam bingkai Kukar Idaman Terbaik.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)