Bupati Aulia Perjuangkan Dana Kurang Salur hingga Proyek Infrastruktur Strategis demi Percepat Pembangunan Kukar

Bupati Aulia Perjuangkan Dana Kurang Salur hingga Proyek Infrastruktur Strategis demi Percepat Pembangunan Kukar

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tancap gas melakukan langkah proaktif menjemput dukungan anggaran dan program strategis langsung ke pemerintah pusat. Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, menggelar rangkaian roadshow audiensi maraton ke sejumlah kementerian di Jakarta guna memperjuangkan hak fiskal daerah termasuk penyelesaian dana kurang salur sekaligus mengamankan pembiayaan pembangunan infrastruktur vital di Tanah Kutai.

 

Manuver diplomasi pembangunan lintas pusat-daerah ini merupakan bagian integral dari upaya akselerasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin. Langkah ini secara khusus menopang pilar Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah, penguatan ekosistem nelayan produktif, peningkatan layanan kesehatan rujukan, serta tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan.

 

Dalam rangkaian safari kerja tersebut, Bupati Aulia menyasar sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, mulai dari penataan kawasan permukiman tepi sungai, modernisasi kampung nelayan, fasilitas kesehatan masyarakat, hingga penuntasan proyek jalan dan jembatan berbiaya besar.

 

Salah satu agenda strategis yang membuahkan respons cepat adalah audiensi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Bak gayung bersambut, Pemkab Kukar langsung menerima kunjungan lapangan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, untuk mematangkan rencana penataan dan relokasi terpadu warga di kawasan sempadan Sungai Mahakam.

 

Selanjutnya, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bupati Aulia memperjuangkan penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih. Kabupaten Kukar tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di Kalimantan Timur, yakni mencapai sembilan lokasi. Pemkab Kukar mengusulkan penyempurnaan fasilitas pendukung kawasan tersebut, termasuk bantuan armada kapal serta pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Kita akan mendapatkan sejumlah bantuan berupa kapal dan penyempurnaan Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar memiliki sembilan titik, terbanyak di Kaltim. Nantinya kawasan ini juga akan disempurnakan dengan pembangunan SPBN agar nelayan kita memperoleh akses BBM bersubsidi secara mudah,” ungkap Aulia.

 

Menurutnya, kehadiran SPBN merupakan kebutuhan krusial untuk menekan biaya operasional melaut sehingga kesejahteraan para nelayan pesisir dan perairan umum di Kukar dapat meningkat secara signifikan.

 

Pada sektor pelayanan kesehatan, Pemkab Kukar menemui jajaran Kementerian Kesehatan guna mengusulkan pembangunan gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang direncanakan berlokasi tepat di kawasan depan RSUD Aji Muhammad Parikesit, Tenggarong. Kehadiran Labkesmas ini diproyeksikan memperkuat kapasitas deteksi dini, pemeriksaan epidemiologi, serta standar layanan kesehatan masyarakat di Kukar.

 

Sementara itu, untuk memperkuat fondasi fiskal daerah, Aulia bersama jajaran Pemkab Kukar menggelar pertemuan khusus dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna membahas percepatan penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Dalam misi krusial ini, Pemkab Kukar mendapatkan dukungan penuh dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Budisatrio Djiwandono, yang turut mengawal skema pencairan dana tersebut di tingkat pusat.

 

“Untuk persoalan keuangan daerah, kami beraudiensi langsung dengan Kementerian Keuangan. Upaya ini juga dibantu oleh Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Bapak Budisatrio Djiwandono, untuk mendorong agar dana kurang salur di pusat dapat segera disalurkan melalui sejumlah skema yang memungkinkan,” jelasnya.

 

Bupati Aulia menegaskan bahwa pengamanan dukungan fiskal dari pusat sangat vital untuk menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur konektivitas yang membutuhkan alokasi anggaran raksasa. Ia menekankan bahwa seluruh usulan lintas kementerian tersebut kini terus dikawal proses tindak lanjutnya. Kondisi jalan dan jembatan yang mantap menjadi urat nadi utama kelancaran mobilitas warga, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi antarkecamatan.

 

Melalui sinergi erat antara Pemkab Kukar, kementerian terkait, dan wakil rakyat di Senayan, pemerintah daerah optimistis berbagai hambatan pembiayaan infrastruktur dapat segera terurai demi mewujudkan pemerataan pembangunan dalam bingkai Kukar Idaman Terbaik.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)