kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) sektor wajib penanganan stunting tahun anggaran 2024–2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama Inspektorat Daerah pada Kamis (18/9/2025).

Kegiatan ini dihadiri turut dihadiri dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam penanganan stunting.

Pelaksana Harian (Plh) Irban II Inspektorat Kukar, Indah Hayati menyampaikan bahwa OPD telah melakukan penilaian mandiri atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggunakan kertas kerja sebagai alat bantu. Inspektorat, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kemudian melakukan penjaminan kualitas atas penilaian tersebut sebelum dievaluasi oleh BPKP.

Baca Lainnya :

• Hetifah Dengar dan Serap Aspirasi Perguruan Tinggi Bontang Melalui Virtual0
• Pemprov dan PWI Kaltim Dukung Media Ramah Anak0
• PHI Berhasil Melebihi Target Produksi Migas Triwulan Kedua 20210
• Ely Hartati Rasyid Harapkan ISBI Kaltim Kembali Buka Ajaran Baru0
• Pengembangan Sektor Benih Jagung Komposit di Kukar0

“OPD dimintai konfirmasi, mereka melakukan apa, konfirmasi opd itu apa, pengendalian yang sudah mereka lakukan oleh mereka terhadap penurunan prevalensi stunting,” ucap Indah.

Dalam diskusi, Inspektorat juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggaran yang telah ditandai (tagging) untuk penurunan stunting. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi belanja benar-benar mendukung tujuan tersebut.

“Kadang dalam praktiknya, belanja tidak sesuai dengan rencana. Di sinilah kami hadir untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif,” tambahnya.

Melalui FGD ini, Inspektorat berharap OPD memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan stunting, serta memiliki sistem pengendalian internal yang kuat agar pelaksanaan kegiatan benar-benar mendukung penurunan prevalensi stunting secara nyata. (adv/diskominfokukar/stg/kn1/rhi)