Fraksi Golkar DPRD Kukar Dorong Peningkatan PAD, Kurangi Ketergantungan DBH

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menekankan pentingnya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 benar-benar bisa dirasakan masyarakat luas. Hal ini disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Johansyah, usai rapat laporan Banggar terkait APBD-P, (30/9/25).

Menurutnya, kondisi keuangan Kukar saat ini masih sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). "Kalau dilihat dari realitasnya, DBH kita masih jadi andalan utama. Bahkan, porsinya bisa mencapai 60–70 persen, sementara PAD hanya sekitar 20 persen," ungkapnya.

Johansyah berharap, pemerintah daerah bisa serius mencari solusi agar ketergantungan pada DBH tidak lagi berulang di tahun-tahun mendatang.

"Harapan kami di 2026 nanti tidak lagi seperti ini. Harus ada langkah konkret meningkatkan PAD, baik dari sektor pariwisata, perekonomian, maupun peluang lain yang bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Ia menegaskan, dorongan untuk meningkatkan PAD bukan hanya suara Fraksi Golkar, tetapi juga keinginan seluruh fraksi di DPRD Kukar.

"Kita ingin ke depan, paling tidak bisa seimbang. Kalau sekarang 70 persen dari DBH, 20 persen PAD, ke depan harus bisa 50-50," tambahnya. (adv/dprdkukar/kn2/rhi)