Muara Kaman Hingga Samboja Masih Jadi Perhatian Dalam Perluasan Air Bersih Kukar

Muara Kaman Hingga Samboja Masih Jadi Perhatian Dalam Perluasan Air Bersih Kukar

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Akses air bersih menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam memperkuat intervensi lingkungan untuk mendukung penanganan stunting. Sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan layanan sehingga membutuhkan penguatan infrastruktur dasar.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar menempatkan perluasan layanan air bersih sebagai salah satu bagian dari program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman. Persoalan tersebut menjadi penting karena kondisi lingkungan tempat tinggal turut menjadi perhatian dalam upaya menekan risiko stunting.

Kepala Disperkim Kabupaten Kukar, M. Aidil mengatakan, masih terdapat sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air bersih. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Muara Kaman, Muara Jawa dan Samboja.

“Lokusnya kemarin memang di sebagian besar di daerah Muara Kaman dan juga di daerah Muara Jawa, begitupun Samboja memang yang sampai saat ini masih kesulitan air bersih,” ujar Aidil, Senin (5/10/2026).

Menurut Aidil, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program perluasan layanan air bersih. Disperkim terus melakukan pembangunan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah.

Ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dari intervensi lingkungan karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bersama pembangunan sarana sanitasi, program tersebut diarahkan untuk membantu menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat.

Dalam kaitannya dengan stunting, Disperkim mengambil peran melalui penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung kualitas hidup keluarga. Upaya tersebut melengkapi intervensi dari sektor lain yang menangani aspek kesehatan, gizi dan kondisi sosial masyarakat.

Aidil menyebut pelaksanaan program air bersih masih berlangsung. Namun, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah kegiatan menyusul adanya rasionalisasi anggaran.

“Progres air bersih ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi mungkin ada beberapa yang akan dilaksanakan tahun ini,” katanya.

Kondisi anggaran tersebut membuat pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan secara selektif dan bertahap. Disperkim kemudian menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.

Bagi Disperkim, penanganan persoalan air bersih bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih sehat, sehingga dapat mendukung agenda pemerintah daerah dalam penurunan stunting dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar.

Aidil memastikan wilayah yang masih mengalami kesulitan air bersih tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ke depan. 

"Perluasan layanan akan terus dilakukan sesuai kemampuan dan prioritas pembangunan daerah," pungkasnya (adv/diskominfokukar/stg/zal/rhi)