kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Ratusan warga yang berasal dari Desa Sumber Sari, Desa Ponoragan, Desa Sepakat dan kelurahan Bukit Biru mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Lahan seluas 5 hektare (ha)  yang masuk di kawasan Desa Sumber Sari. tampak sudah terkupas dan sudah terlihat tumpukan batubara.

"Kita menolak aktivitas tambang (Desa Sumber Sari)," ucap Suwari Cakra, salah satu perwakilan warga, Rabu (3/8/2022).

Baca Lainnya :

• Kunjungi Pinrang dan Wajo, Rendi Solihin Gali Pengembangan Potensi Rumput Laut untuk Kukar0
• .0
• .0
• .0
• .0

Aksi penolakan warga 4 desa inipun bukan tanpa alasan. Ini menjadi kejadian ketiga kalinya, wilayah mereka dimasuki tambang tak berizin ini. Terlebih bagi Desa Sumber Sari. Terakhir kali, pada Oktober 2021 lalu. Tidak jauh dari lokasi objek wisata air terjun. Bahkan penolakan saat itu, warga berhasil mengusir penambang beserta alat beratnya.

Namun kali ini, keinginan warga untuk mengusir alat berat si penambang nakal, tidak berjalan sesuai rencana. Malahan, alat-alat berat sudah berpindah. Tidak lagi di lokasi Desa Sumber Sari. Bahkan upaya ratusan warga yang menuntut, tidak menemui batang hidung pemilik tambang ilegal tersebut.

Hal ini menjadi ironi, ketika Desa Sumber Sari yang ditetapkan oleh Bupati Kukar melalui SK Bupati nomor 1.1/590/PL/DPPR/11/2022, penetapan kawasan pertanian komoditas padi di Kukar. Malah dirusak oleh oknum-oknum tersebut. Sehingga dianggap Suwari Cakra, tindakan warga turun ke lapangan sudah wajar.

Kades Sumber Sari, Sutarno, mengetahui adanya aktivitas ilegal di wilayahnya itu sejak Kamis (27/7/2022). Aksi mereka turun ke lokasi inipun bukan asal-asalan. Hasil rembuk bersama warga dan bersepakat menolak dan mengusir penambang ilegal di kawasan mereka.

Bermodalkan penetapan kawasan mereka sebagai lumbung pangan di Kukar dan kelak untuk penyuplai kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Juga desa kawasan tanaman padi dan pengembangan desa wisata.

Dampak pun dikatakan oleh Sutarno mulai terasa. Yakni ke sumber pengairan yang dimanfaatkan oleh 4 desa yang menolak hari ini. Air yang digunakan untuk menyiram kebun, air untuk pengairan persawahan mulai keruh. Karena lokasi penambangan berdekatan dengan Sungai Pelai yang menjadi sumber pengairan. Otomatis mengancam perkebunan dan persawahan warganya.

"Kita sangat menentang (tambang ilegal), artinya kami mau kawasan ini bebas tambang," ungkap Sutarno.

Tak hanya persawahan dan perkebunan saja yang terancam pengairan yang tak layak. Pembibitan ikan di Desa Ponoragan pun bakal ikut terancam. Padahal menjadi pembibitan terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim).

"90 persen (Desa Sumber Sari) petani, lengkap dengan holtikultura, peternakan dan perikanan, wajar masyarakat marah dan tidak terima," lanjutnya.

Sementara itu, Hariono, mantan karyawan perusahaan yang sudah memilih jalan bertani selama 15 tahun inipun, mengungkapkan kekecewaan dan kekesalannya. Lantaran sumber air yang digunakan untuk kebunnya mulai tidak karuan. Air keruh cenderung kotor. Tidak layak lagi untuk dipakai menyiram.

Padahal tiap pagi dan sore, kebunnya wajib mendapatkan pengairan. Jika keruh tidak bisa dipakai, jika tidak disiram akan berjamur dan membusuk. Akhirnya ia harus merasakan pahitnya gagal panen.

"Nunggu hujan baru jernih," keluhnya.

Diketahui, sumber air yang tidak layak dari aktivitas tambang ilegal di Desa Sumber Sari, cukup mempengaruhi 4 desa yang turun ke lokasi. Di Sumber Sari saja, setidaknya ada 300 hektare (ha) lebih lahan pertanian, 50 ha lahan perkebunan. Dan sekitar 10 ha lahan pengembangan bibit ikan. Dimana hasil pertanian disini menjadi salah satu lumbung pangan di Kukar, bahkan menjadi kawasan pengembangan kawasan pertanian dalam arti luas. Yang digaungkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kukar saat ini. (kn2/rhi)