Program Pemkab Kukar Cegah Stunting Pada Anak

kukarnews,id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar acara Rembuk Stunting guna mendorong Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Atasi Stunting (Ragapantas) di RSUD AM Parikesit, Selasa (19/10/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Seperti tim Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (KP2S), Camat, Kades dan Lurah. 

Angka stunting di Kukar pada tahun 2016 terbilang cukup tinggi, yakni diangka 37,1 persen. Berlanjut tahun 2017, angkanya turun menjadi 30,9 persen. Dan kembali naik pada tahun 2018, angka stunting di Kukar kembali naik menjadi 32,3 persen. 

Pemkab Kukar bertindak dengan cepat mengatasi hal itu. Sehingga di tahun 2019 angka stunting di Kukar dapat dibilang ditekan turun dengan cepat menjadi 20,12 persen. Berlanjut sampai 2020, angkanya terus turun menjadi 16,57 persen.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyebutkan capaian ini dinilai sebagai tren yang sangat positif. Tahun 2021 saat ini masih berjalan, sehingga hasilnya belum bisa diketahui. Namun, Sunggono menyampaikan, pihaknya menargetkan akhir tahun ini stunting di Kukar tinggal 16 persen. “Penurunan yang sangat signifikan ketika stunting ini ditangani KP2S,” ucap Sunggono. 

Ditambahkannya, Kukar sendiri menargetkan angka stunting turun menjadi 15 persen pada tahun 2022 mendatang. Kemudian untuk target nasional hingga akhir tahun 2024 nanti, angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen. 

“Insya Allah meskipun banyak keterbatasan di tahun ini, khususnya karena pandemi Covid-19, upaya yang kita lakukan tidak semuanya bisa dilaksanakan, tapi kami tetap optimis sesuai target,” harapnya. 

Dijelaskannya, bahwa stunting atau kekerdilan pada anak terjadi karena 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) setelah dilahirkan, gizi mereka tidak terpenuhi dengan baik. 

Telah dipaparkan, bahwa ada beberapa faktor determinan yang sangat mempengaruhi stunting di Kukar. Pertama disebabkan adanya anggota keluarga yang merokok, persentase pada faktor ini terbilang tinggi, yaitu 75 persen. 

Kedua disusul dengan angka 35,7 persen untuk faktor tidak memiliki BPJS. Hal ini sebabkan para ibu hamil kesulitan untuk berobat dan memeriksa kehamilannya, teruntuk mereka yang kurang mampu. 

Lalu, 24,3 persen disebabkan oleh penyakit penyerta, tidak ada akses jamban sehat 14,5 persen, tidak ada akses air bersih 11,3 persen. Kemudian, riwayat ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) 11,0 persen, cacingan 9,3 persen, dan terakhir tidak imunisasi dasar lengkap 6,1 persen. 

Melalui diskusi stunting yang dilakukan, Pemkab Kukar telah menyiapkan keperluannya. Mereka pun sudah menentukan lokus-lokus yang menjadi target. Dari data yang dipaparkan Sunggono, terkait penetapan lokus intervensi tahun 2021, tercatat ada 21 target yang terdiri dari kecamatan, desa juga kelurahan. (adv/dkom/kn1)