Skrining Layak Hamil untuk Cegah Stunting Sejak Dini

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Salah satu terobosan terbaru adalah penerapan skrining layak hamil, sebuah langkah preventif yang menyasar calon ibu sebelum kehamilan terjadi, guna memastikan kesiapan fisik dan gizi mereka dalam menghadapi proses kehamilan dan melahirkan anak yang sehat.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang juga menetapkan pembentukan Tim Jejaring Skrining Layak Hamil di seluruh fasilitas kesehatan daerah.

“Skrining layak hamil ini penting agar kita bisa mendeteksi sejak dini risiko kesehatan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Ini bukan hanya soal ibu hamil, tapi soal generasi masa depan,” ujar dr. Kusnandar, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kukar.

Program ini melibatkan dokter spesialis kandungan dan anak dari RSUD AM Parikesit dan IDAI Kaltim, yang secara aktif turun ke desa-desa melalui program Dokter ke Desa. Mereka memberikan layanan langsung di Puskesmas Bantuan (Pusban), termasuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan edukasi gizi.

“Kami pastikan pengiriman dokter spesialis dilakukan berdasarkan data kasus stunting di masing-masing wilayah. Harus tepat sasaran agar intervensi efektif,” tegas Kusnandar.

Rapat pembentukan jejaring skrining yang digelar awal tahun ini di RSUD AM Parikesit melibatkan seluruh kepala puskesmas, bidan koordinator, dan tenaga gizi. Tujuannya adalah menyusun alur rujukan dan pedoman medis dalam penanganan stunting dan gizi buruk.

Data menunjukkan tren positif: prevalensi stunting di Kukar menurun dari 27,1% (2022) menjadi 14,6% (2024).

Dengan dukungan anggaran, edukasi gizi, dan intervensi medis yang terstruktur, Kukar terus bergerak menuju generasi bebas stunting. Program seperti Raga Pantas menjadi bukti nyata bahwa inovasi lokal bisa menjadi solusi nasional. (adv/diskominfokukar/stg/kn2/rhi)