Wabup Kukar Dorong Perusda Jadi Motor PAD di Tengah Ancaman Efisiensi Anggaran

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 diperkirakan turun signifikan, hanya berada di angka Rp 7,35 triliun. Penurunan ini terungkap dalam pembahasan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPRD Kukar.

Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Kukar harus melakukan langkah efisiensi belanja. Namun, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti berhenti berinovasi. Ia mendorong perusahaan daerah (Perusda) untuk tidak hanya bergantung pada penyertaan modal, tetapi juga aktif menggenjot kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Perusda juga harus peduli, jangan hanya meminta penyertaan modal saja yang diminta. Jadi insting untuk meningkatkan PAD itu harus menyala,” tegas Rendi Solihin.

Menurutnya, sinergi antar-Perusda menjadi kunci agar visi dan misi Pemkab Kukar dalam meningkatkan PAD dapat tercapai. Saat ini, kontribusi PAD Kukar baru berada di angka 10,03 persen, sementara target yang dipasang oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, adalah 15 persen.

“Sekarang baru diangka 10,03 persen, optimis secara bertahap,” tambah Rendi.

Meski proyeksi pendapatan menurun, Rendi tetap optimis pembangunan di Kukar tidak akan terhenti. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkab dan DPRD Kukar agar program pembangunan tetap berjalan dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Ada upaya dan langkah yang harus kita lakukan dan optimalkan di tengah efisiensi yang terjadi dan menurunnya APBD (2026) kita,” tutupnya.

Dengan dorongan ini, Pemkab Kukar berharap Perusda mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar penerima modal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan pembangunan tetap berkelanjutan meski menghadapi tekanan anggaran.(adv/prokomkukar/kn2/rhi)