Dukung PPPK Dekat Keluarga, Penempatan Tetap Sesuai Kebutuhan OPD
kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya merumuskan kebijakan kepegawaian yang berkeadilan dan humanis tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat. Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, menyatakan dukungannya terhadap wacana penataan ulang penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar dapat bertugas lebih dekat dengan domisili keluarga mereka.
Meski memberikan lampu hijau secara prinsipil, Aulia menegaskan bahwa opsi perpindahan tersebut tidak bisa dilakukan secara serampangan. Kebijakan relokasi aparatur wajib berpijak pada analisis kebutuhan tenaga kerja riil serta ketersediaan formasi kosong di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah penataan sumber daya manusia aparatur ini merupakan bagian integral dari implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani serta penguatan kesejahteraan aparatur. Kebijakan ini dirancang agar produktivitas kerja pegawai meningkat seiring terjaganya ketahanan keluarga, namun distribusi pelayanan publik di seluruh kecamatan tetap merata.
Bupati Aulia mengingatkan bahwa hakikat pengadaan PPPK adalah instrumen strategis untuk menutup celah kekurangan sumber daya manusia yang belum terjangkau oleh formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, pergeseran posisi pegawai harus tunduk pada kebutuhan organisasi, bukan sekadar preferensi pribadi.
“Saya tetap berpandangan bahwa kehadiran PPPK berfungsi menutupi kekosongan tenaga yang tidak dapat dipenuhi oleh PNS kita. Maka, acuan utamanya tetap pada ketersediaan formasi dan kebutuhan riil dari masing-masing organisasi perangkat daerah,” tegas Aulia.
Menurut Aulia, pintu perpindahan tugas bagi PPPK sangat terbuka apabila di wilayah tujuan memang tersedia kursi jabatan yang lowong akibat pegawai sebelumnya pensiun, berhenti, atau mengundurkan diri. Skema berbasis kekosongan formasi ini dinilai menjadi jalan tengah yang ideal untuk mengakomodasi aspirasi pegawai sekaligus menjaga stabilitas kinerja birokrasi.
Sebagai ilustrasi, jika terdapat kekosongan formasi yang relevan di kawasan Tenggarong, posisi tersebut dapat diisi oleh pegawai yang memenuhi kualifikasi. Pola serupa berlaku bagi PPPK asal Kecamatan Kota Bangun yang saat ini bertugas di Kecamatan Muara Kaman—mereka memiliki peluang mengajukan mutasi ke daerah asalnya apabila formasi yang sesuai memang tersedia di Kota Bangun.
“Ketika ada jabatan atau formasi di Kota Bangun yang kosong, maka yang bersangkutan bisa mengajukan pindah ke sana. Mekanisme idealnya seperti itu,” jelasnya.
Sebaliknya, Aulia memastikan Pemkab Kukar tidak akan mengada-adakan atau membuka formasi baru secara artifisial semata-mata demi memindahkan pegawai yang mengeluh bertugas jauh dari tempat tinggal. Seluruh proses pemetaan wajib mengacu ketat pada dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Di balik fleksibilitas yang ditawarkan, Aulia mengingatkan seluruh jajaran aparatur agar tidak melupakan ruh utama dari pengangkatan PPPK. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan warga Kutai Kartanegara di seluruh penjuru—termasuk kawasan hulu, pesisir, dan pedalaman—memperoleh standar pelayanan publik yang setara.
“Spirit utama dari keberadaan PPPK ini adalah bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, sehingga seluruh warga Kutai Kartanegara dapat merasakan kehadiran layanan pemerintah hingga ke pelosok-pelosok,” tandas Aulia.
Dengan menyeimbangkan kesejahteraan psikologis pegawai agar dekat dengan keluarga dan ketegasan regulasi berbasis Anjab-ABK, Pemkab Kukar optimistis roda birokrasi di bawah payung Kukar Idaman Terbaik akan bergerak semakin lincah, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)
adminKN 