Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah, Pemkab Kukar Bidik Pengelolaan Langsung Sektor Migas hingga Pertanian

Perkuat Kemandirian Fiskal Daerah, Pemkab Kukar Bidik Pengelolaan Langsung Sektor Migas hingga Pertanian

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menggeser paradigma pengelolaan fiskal dan pembangunan daerahnya. Tidak lagi sekadar bertumpu pada dana transfer maupun penerimaan royalti dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar kini membidik peran strategis yang lebih progresif: turun langsung sebagai pelaku usaha dalam mengelola potensi sumber daya alam dan ekonomi lokal.

 

Langkah berani ini merupakan wujud nyata pelaksanaan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES) serta penguatan kemandirian ekonomi daerah. Kebijakan ini dirancang agar kekayaan sumber daya Kutai Kartanegara tidak sekadar lewat sebagai angka bagi hasil, tetapi memberikan nilai tambah maksimal bagi pendapatan asli daerah dan kesejahteraan warga.

 

Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa kemandirian daerah merupakan kunci agar pemerintah setempat memiliki daya ungkit yang jauh lebih kuat dalam mengoptimalkan kekayaan wilayahnya sendiri.

 

Ia mencermati dinamika tata kelola anggaran saat ini, di mana sebagian kewenangan pengelolaan dana yang dahulu dipegang penuh oleh pemerintah daerah, kini ditarik ke bawah kendali pemerintah pusat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa objek utama pembangunan tetaplah masyarakat yang tinggal di daerah. “Sebenarnya, kalau kita kulik lebih dalam, substansi pembangunannya tetap sama, hanya pola pengelolaannya saja yang berbeda. Kalau dulu dikelola langsung oleh pemerintah daerah, sekarang sebagian berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat,” ujar Aulia.

 

Aulia menekankan bahwa kemajuan nasional tidak bisa dipisahkan dari kekuatan ekonomi yang tumbuh di daerah. Baginya, pembangunan yang tangguh harus berakar dari kemandirian wilayah-wilayah penyangga republik.

 

“Kalau kita bicara Indonesia, di mana letak Indonesia itu? Ya di daerah. Daerah-daerah itulah yang membentuk Indonesia—ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Itulah Indonesia yang sesungguhnya,” tegasnya.

 

Dari arah kebijakan nasional saat ini, Aulia menangkap pesan kuat bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Semangat kemandirian tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam terobosan bisnis daerah yang konkret dan terukur.

 

“Masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan pemerintah pusat adalah penduduk yang sama dengan yang dilayani pemerintah daerah. Pesan besar yang kami tangkap hari ini, Presiden menginginkan agar daerah mampu berdiri di atas kaki sendiri,” jelas Aulia.

 

Sejalan dengan visi kemandirian fiskal tersebut, Pemkab Kukar menolak terjebak dalam zona nyaman ketergantungan terhadap dana bagi hasil. Pemerintah daerah menargetkan keterlibatan aktif secara korporasi—baik melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun skema kemitraan strategis—pada sektor-sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kukar.

 

Aulia memetakan tiga sektor potensial utama yang menjadi fokus intervensi usaha daerah, yakni sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas bumi (migas). Keterlibatan langsung di sektor-sektor vital ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect), membuka lapangan kerja baru, sekaligus mempertebal kas daerah untuk membiayai program-program kerakyatan.

 

“Karena itu, di era kepemimpinan kami, pemerintah daerah tidak lagi hanya berpangku tangan mengharapkan royalti dari pemerintah pusat. Kami ingin hadir menjadi pelaku usaha secara langsung, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian di sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkas Aulia. (adv/prokomkukar/kn1/rhi)