Perkuat Pembinaan Keagamaan dari Lingkungan: Pemkab Kukar Matangkan Bantuan Rp25 Juta per Majelis Taklim untuk 2027
kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantapkan dukungan terhadap penguatan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Memasuki tahun anggaran 2027 mendatang, kelompok majelis taklim di seluruh penjuru Kukar berpeluang memperoleh suntikan dana stimulan sebesar Rp25 juta per kelompok.
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya melalui pilar Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku. Program tersebut dirancang untuk menopang operasional lembaga pembinaan umat serta memperkuat peran majelis taklim sebagai pusat syiar dan edukasi keagamaan di tingkat komunitas.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, menjelaskan bahwa skema bantuan sebesar Rp25 juta untuk setiap majelis taklim telah resmi dikunci dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski nilai satuan bantuannya telah ditetapkan, pemerintah daerah belum merinci total pagu anggaran keseluruhan yang akan digelontorkan pada 2027. Besaran anggaran total masih menunggu hasil rampungnya proses pendataan serta verifikasi faktual di lapangan guna memastikan kelompok penerima benar-benar memenuhi kriteria.
“Besaran alokasi yang telah direncanakan di dalam RPJMD adalah Rp25 juta untuk setiap kelompok majelis taklim,” ungkap Fathul.
Benahi Kelembagaan dan Basis Data Sepanjang 2026
Guna menjamin program berjalan tertib, akuntabel, dan bebas dari kerawanan administrasi, Pemkab Kukar memfokuskan seluruh kalender kerja 2026 untuk menuntaskan fondasi teknis dan kelembagaan. Penataan awal ini dipandang krusial agar penyaluran dana di tahun berikutnya memiliki jalur distribusi yang terukur dan tepat sasaran.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh Bagian Kesra adalah memperkokoh struktur kelembagaan melalui pembentukan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMTM) yang tersebar di 20 kecamatan. Langkah konsolidasi ini dieksekusi melalui kolaborasi erat bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kukar.
Kehadiran badan koordinasi di tingkat kecamatan ini diproyeksikan menjadi jembatan komunikasi sekaligus simpul pendampingan antara pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok majelis taklim yang selama ini aktif berkegiatan di masjid, musala, maupun lingkungan permukiman warga.
Sejalan dengan penataan kelembagaan, Bagian Kesra Kukar juga menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan pemutakhiran basis data majelis taklim. Validasi silang ini menjadi instrumen penyaring utama agar hanya majelis taklim yang aktif dan memenuhi syarat legalitas yang masuk dalam daftar penerima manfaat.
Di sisi regulasi, Pemkab Kukar tengah merampungkan penyusunan draf Peraturan Bupati (Perbup) yang akan menjadi landasan hukum utama pelaksanaan program. Regulasi tersebut nantinya mengatur secara rinci bentuk bantuan yang diberikan, persyaratan administratif penerima, hingga mekanisme penyaluran dan pelaporannya.
Fathul menegaskan, seluruh ketentuan teknis eksekusi di lapangan akan mengacu penuh pada Perbup tersebut. Dengan rampungnya aspek regulasi, kelembagaan, dan validasi data pada tahun ini, program bantuan diharapkan langsung siap digulirkan secara efektif pada 2027.
Melalui intervensi anggaran ini, Pemkab Kukar berharap eksistensi majelis taklim semakin berdaya dan mandiri, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial serta pembinaan karakter keagamaan masyarakat Kutai Kartanegara.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)
adminKN 