Masuk Nominasi Desa Antikorupsi Kaltim 2026, DPMD Kukar Dorong Desa Bhuana Jaya Jadi Role Model 193 Desa

Masuk Nominasi Desa Antikorupsi Kaltim 2026, DPMD Kukar Dorong Desa Bhuana Jaya Jadi Role Model 193 Desa

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam membangun benteng integritas dari tingkat akar rumput kembali menuai pengakuan regional. Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, resmi melaju sebagai nominasi Desa Antikorupsi 2026 mewakili Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

 

Penetapan status nominasi ini ditindaklanjuti dengan tahapan peninjauan lapangan untuk menguji secara langsung kesiapan, konsistensi, serta penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di tengah pelayanan masyarakat.

 

Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih ini merupakan wujud konkret dari implementasi 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati dr. Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani serta penguatan kemandirian desa. Kebijakan ini diarahkan agar pengelolaan anggaran dan pembangunan di tingkat desa berjalan bertanggung jawab, bebas penyimpangan, serta berorientasi penuh pada kepentingan warga.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa pencapaian Desa Bhuana Jaya tidak diraih secara instan, melainkan buah dari sinergi pembinaan lintas perangkat daerah. DPMD bersama Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar terus mengawal pemenuhan seluruh indikator penilaian secara ketat.

 

“Harapan kami, upaya yang sudah dijalankan pemerintah desa bersama pembinaan dari DPMD, Inspektorat, dan Diskominfo ini mampu menjadikan Bhuana Jaya sebagai desa percontohan bagi minimal 193 desa yang ada di Kukar. Bahkan, praktik-praktik baik yang ditemukan di sini diharapkan dapat menjadi rujukan se-Kalimantan Timur,” ungkap Arianto.

 

Arianto mengingatkan bahwa status Bhuana Jaya saat ini masih berada pada tahap nominasi. Oleh karena itu, verifikasi dan peninjauan lapangan menjadi fase krusial untuk membuktikan bahwa prinsip transparansi anggaran, keterbukaan akses publik, serta mitigasi pencegahan korupsi benar-benar hidup dalam keseharian birokrasi desa, bukan sekadar kelengkapan di atas kertas.

 

Ia menambahkan, seluruh catatan evaluasi maupun inovasi tata kelola yang terekam selama proses penilaian akan didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran kolektif bagi ratusan desa lainnya di Kutai Kartanegara.

 

Sementara itu, Kepala Desa Bhuana Jaya, Frend Effendy, memandang tahapan penilaian Desa Antikorupsi ini sebagai ruang refleksi sekaligus akselerasi untuk terus menyempurnakan kualitas birokrasi di wilayahnya.

“Momentum penilaian ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk terus berbenah, belajar, dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan semakin baik serta transparan,” jelas Frend.

 

Kepercayaan diri Pemerintah Desa Bhuana Jaya dalam menembus nominasi ini turut ditopang oleh rekam jejak prestasi keterbukaan informasi yang kuat. Sebelumnya, pada tahun 2023, Desa Bhuana Jaya sukses menyabet penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat nasional dari Komisi Informasi (KI) Pusat.

 

Pengalaman mempertahankan standar keterbukaan informasi tersebut kini menjadi fondasi utama bagi pemerintah desa untuk melangkah lebih jauh melalui program Desa Antikorupsi pada 2026. Frend optimistis proses pendampingan dan evaluasi ini akan memperkokoh budaya integritas aparatur desa dalam melayani warga.

 

Melalui keberhasilan Bhuana Jaya menembus panggung provinsi, Pemkab Kukar menargetkan lahirnya efek domino reformasi tata kelola di seluruh penjuru desa, sejalan dengan cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani dalam bingkai Kukar Idaman Terbaik. (adv/prokomkukar/kn1/rhi)