- Pemdes Batuah Berupaya Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Periksa Kandungan untuk Cegah Stunting
- Fungsi Posyandu di Kukar Dioptimalkan Pantau Percepatan Penurunan Stunting
- Ayo Cegah Stunting Sejak Dini Dengan Rutin Minum Tablet Tambah Darah
- Pembangunan Non Fisik di Desa Perangat Selatan, Fokus Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
- Rendi Solihin Dialog dengan Pelaku UMKM di Sanga-sanga, Singgung Soal Penyerahan Bantuan
- Dinkes Kukar Ajak Remaja Putri Rutin Konsumsi TTD Setiap Minggu
- Atasi Stunting, Dinkes Kukar Komitmen Lakukan Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan
- 8 Kelompok Ragam Makanan Bantu Penuhi Gizi Anak Cegah Stunting - Infografis
- BPBD Kukar Segera Jalankan Instruksi Pemprov Kaltim Terkait Status Karhutla dan Bencana Kekeringan
- 9 Langkah Perubahan Perilaku Menuju Pencegahan Stunting Pada Keluarga - Infografis
Otorita IKN Siapkan Mekanisme Pengelolaan Aset Hibah Kabupaten Kutai Kartanegara
kukarnews.id, BALIKPAPAN - Sejumlah area di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), saat ini menjadi fokus utama dalam pengelolaan oleh pemerintah Otorita IKN. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan lahan, pengaturan aset fisik, hingga isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Otorita IKN bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di Kantor Otorita IKN, Balikpapan, pada hari Senin (22/04/2024), kedua pihak mendalami kewenangan terkait pembangunan dan pengelolaan aset di wilayah Kukar yang termasuk dalam batas kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Lainnya :
- Dispora Kukar Akan Gelar Seleksi Pemuda Pelopor0
- Pemerintah Kelurahan Maluhu Akan Lakukan Sejumlah Pembangunan Wilayah0
- Kecamatan Muara Wis Siapkan Program Orang Tua asuh, Tangani Permasalahan Stunting0
- Satpol PP Kukar Gelar Kegiatan Pembinaan Fisik0
- Pembangunan Jembatan Sebulu Akan Dimulai di Tahun 20240
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kukar Salehuddin mengungkapkan bahwa ada enam kecamatan di Kukar yang terintegrasi dalam batas kawasan IKN. Salehuddin menambahkan bahwa saat ini, tanggung jawab atas wilayah tersebut masih dipegang oleh Pemerintah Daerah Kukar. Tanggung jawab ini akan terus berlanjut sampai diaktifkannya Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) Otorita IKN, di mana kemudian akan ada proses penyerahan wewenang.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin menambahkan, "Didasari dari pembagian wilayah maka seluruh aset yang ada di dalam wilayah itu (delineasi Kawasan IKN) baik yang dari Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten Kukar, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), nantinya menjadi milik Otorita IKN untuk dikelola lebih lanjut."
"Kemudian ada proses penyerahan-penyerahan aset yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sedang berjalan, Pemerintah Daerah Kukar tentunya akan mendukung pembangunan untuk IKN sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara," jelas Alimuddin.
Menurutnya, terdapat beberapa inisiatif yang tengah dipersiapkan menjelang pengelolaan penuh kawasan IKN oleh Otorita IKN, di antaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari guru hingga tenaga kerja terampil. "Ini sangat penting untuk mendukung IKN sebagai ibu kota yang futuristis dan adaptif," terangnya.
Dalam hal pengelolaan aset fisik, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengusulkan agar aset-aset tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama dengan Otorita IKN.
"Tentunya, kita berharap proses ini (penyerahan aset daerah) segera tuntas supaya kita nanti enak ketika melaksanakan fungsi Pemdasus," pungkas Alimuddin.
Koordinasi antara kedua pihak tersebut berperan sebagai jembatan penting untuk transparansi informasi dan mencapai kesepakatan mengenai kepemilikan wilayah. "Satu hal yang luar biasa bahwa Otorita IKN membuka diri seluas-luasnya," sebut Salehuddin dalam mengapresiasi keterbukaan Otorita IKN. (*/humasikn/kn1/rhi)