Tata Kelola Kampung Berbasis Digital, Pemkab Kubar Siapkan Sistem Pengajuan Anggaran Online

kukarnews.id, KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan kampung melalui persiapan penerapan sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) secara nontunai serta mekanisme pengajuan anggaran secara daring (online).

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan kampung yang lebih tertib administrasi, transparan, akuntabel, efektif dan berbasis digital.

Plt. Kepala DPMK Kubar, Erlinsiana, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kampung (Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung/BPK) se-Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026, Senin (9/11).

Erlinsiana menjelaskan, sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, DPMK telah mempersiapkan tim kecamatan dan admin DPMK untuk mendukung penerapan pengelolaan APBKam secara nontunai, termasuk mekanisme pengajuan secara daring.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut merupakan langkah penting dalam mendorong modernisasi tata kelola pemerintahan kampung sekaligus meminimalkan kendala administrasi dalam proses pengelolaan dan penyaluran anggaran.

Upaya ini juga sejalan dengan Misi Keempat Bupati Kutai Barat, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan bertanggung jawab berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut, DPMK juga memaparkan perkembangan penyaluran anggaran kampung. Hingga 9 November 2026, tercatat masih terdapat 32 kampung yang belum menyampaikan usulan penyaluran Dana Desa tahap II.

Sementara itu, usulan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahap II telah masuk dari 62 kampung.

Penyaluran anggaran lainnya meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada kampung serta insentif RT melalui Bantuan Keuangan Khusus Kampung (BKKK) bagi 789 RT.

Erlinsiana mengimbau para petinggi yang belum menyampaikan usulan penyaluran agar segera melengkapi persyaratan administrasi. Mengingat pelaksanaan anggaran telah memasuki triwulan IV, percepatan penyampaian dokumen menjadi penting agar proses pencairan dan pelaksanaan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Selain itu, disampaikan pula perubahan mekanisme pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada kampung pada 2026. Berdasarkan ketentuan yang dipaparkan dalam rapat, alokasi dibagi dengan skema 60 persen secara merata kepada seluruh kampung dan 40 persen secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing-masing kampung.

Sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem transaksi keuangan digital, Bankaltimtara juga dijadwalkan memberikan materi mengenai Alokasi Transfer ke Desa/Kampung (ATKPDES) nontunai Tahun 2027.

Melalui kegiatan tersebut, Erlinsiana berharap seluruh petinggi, perangkat kampung dan pihak kecamatan dapat memahami serta mempersiapkan diri dalam mendukung penerapan sistem keuangan nontunai.

Ia menegaskan, besarnya dukungan anggaran yang diberikan kepada kampung harus diimbangi dengan komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tata kelola keuangan secara tertib, transparan, tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Penerapan sistem digital ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kampung sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian harapannya.(adv/diskominfokubar/ar/kn1/rhi)