Beban Antar-Posyandu Tak Seimbang, Puskesmas Loa Ipuh Dorong Re-Mapping dan Pembentukan Posyandu Baru

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA -  Ketersediaan dan persebaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi salah satu sarana vital dalam mendukung pemantauan gizi serta pencegahan stunting pada anak. Namun, ketimpangan beban pelayanan antar-Posyandu masih menjadi tantangan di wilayah kerja Puskesmas Loa Ipuh, Tenggarong.

Puskesmas Loa Ipuh sendiri memegang pemantauan di tiga wilayah utama, yakni Kelurahan Loa Ipuh, Kelurahan Maluhu, dan Kelurahan Loa Ipuh Darat. Khusus di wilayah Kelurahan Loa Ipuh, terdapat 77 Rukun Tetangga (RT) yang saat ini dilayani oleh 16 Posyandu.

Jika dihitung secara rata-rata ideal, satu Posyandu seharusnya menaungi sekitar 5 hingga 6 RT. Namun, kondisi geografis dan letak pemukiman warga yang tersebar membuat pembagian beban kerja lapangan menjadi sangat tidak merata.

Pimpinan Puskesmas Loa Ipuh, Dokter Mariyati, menyampaikan ketimpangan jumlah sasaran antar-Posyandu tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada Posyandu yang memikul beban sangat berat, sementara yang lainnya memiliki wilayah cakupan yang jauh lebih sedikit.

"Sebenarnya kalau kita mapping itu mungkin satu Posyandu bisa 5 sampai 6 RT. Nah, namun mungkin posisi ya, posisi dari RT ini mungkin ada yang sedikit berjauhan, ada yang satu dua tuh yang agak ke pinggir gitu ya. Jadi mungkin perlu di-mapping ulang, seperti itu," ujar dr. Mariati.

Ia menambahkan bahwa beban kerja yang tidak seimbang berpengaruh langsung pada jumlah sasaran balita yang harus dilayani oleh kader di lapangan. Ada fasilitas yang harus melayani balita dari belasan RT, sementara yang lain hanya melayani belasan warga dari lingkup kecil.

"Jadi supaya Posyandu yang ada hari ini yang misalnya ada satu Posyandu yang sampai 8 sampai 10 RT, nah itu kan bebannya berbeda sama Posyandu yang lain," jelasnya.

Mengingat kelembagaan Posyandu berada di bawah kewenangan pemerintah kelurahan dan bukan milik operasional puskesmas secara langsung, pihak Puskesmas Loa Ipuh menyodorkan rekomendasi strategis. Langkah yang diusulkan adalah melakukan pemetaan ulang (re-mapping) wilayah cakupan RT secara adil.

Jika proses pemetaan ulang tersebut ternyata tidak memungkinkan untuk membagi rata beban wilayah—misalnya menetapkan standar 5 RT per Posyandu—maka solusi alternatif yang disarankan adalah pembentukan Posyandu baru. Langkah ini diharapkan membuat pemantauan gizi balita di wilayah Tenggarong menjadi jauh lebih optimal dan merata. (adv/diskominfokukar/stg/kn1/rhi)