Tekan Biaya Melaut, DKP Kukar Perjuangkan Kuota 224 Ribu Liter Solar Subsidi untuk Nelayan
kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menjaga stabilitas biaya operasional sektor perikanan tangkap. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), pemerintah daerah mengusulkan alokasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 224 ribu liter per bulan guna menopang aktivitas melaut 221 nelayan di wilayah pesisir.
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata pelaksanaan 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin, khususnya pada pilar Program Petani, Peternak, dan Nelayan Tangguh. Kebijakan ini diarahkan untuk memutus rantai tingginya biaya produksi yang kerap menekan margin keuntungan nelayan tradisional.
Meski usulan telah diajukan, realisasi kuota penuh di lapangan masih menghadapi dua tantangan krusial: kesiapan kapasitas lembaga penyalur lokal serta kepatuhan nelayan dalam memenuhi prasyarat administrasi.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Kukar, Ali Rahman, menegaskan bahwa validasi data menjadi gerbang utama agar penyaluran solar tepat sasaran. Setiap nelayan wajib terdaftar secara resmi dan terintegrasi langsung dengan sistem pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Untuk bisa mengakses BBM bersubsidi, data nelayan harus terintegrasi dengan sistem yang digunakan BPH Migas,” tegas Ali.
Dalam mekanisme pendataan tersebut, kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) menjadi dokumen mutlak. Kartu fisik ini berfungsi sebagai identitas tunggal pelaku usaha sektor kelautan untuk mengikuti verifikasi pengajuan kuota solar subsidi melalui instansi terkait.
Ali menjelaskan, besaran kuota solar yang diterima setiap nelayan tidak dipukul rata. Perhitungan alokasi dilakukan secara presisi berdasarkan spesifikasi teknis armada tangkap, meliputi ukuran bobot kapal atau gross tonnage (GT), kapasitas daya mesin, hingga jumlah mesin yang terpasang.
Sebagai gambaran, kapal penangkap ikan berukuran 2 GT yang menggunakan mesin berkekuatan 24 horsepower (HP) dapat memperoleh jatah maksimal sekitar 937 liter solar untuk menopang kebutuhan operasional selama dua bulan.
“Alokasinya tidak bisa disamakan untuk semua kapal. Di lapangan ada yang memakai mesin 24 HP, 26 HP, 30 HP, bahkan ada armada yang menggunakan dua mesin sekaligus. Tentu kebutuhan bahan bakarnya berbeda-beda,” jelas Ali.
Selain persoalan pendataan, DKP Kukar menyoroti ketimpangan antara tingginya volume kebutuhan di lapangan dengan daya tampung infrastruktur penyalur BBM. Saat ini, wilayah pesisir seperti Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Marangkayu menjadi prioritas utama dalam perluasan akses solar bersubsidi.
Namun, dari total usulan kebutuhan mencapai 224 ribu liter per bulan, kapasitas distribusi pada salah satu titik penyalur yang dipetakan baru mampu menampung kisaran 40 hingga 50 kiloliter. Celah kapasitas inilah yang tengah dicarikan solusinya agar pasokan di tingkat hilir tidak tersendat.
Melalui pengawalan usulan kuota dan penguatan tata kelola distribusi ini, Pemkab Kukar menargetkan beban ongkos melaut dapat ditekan secara signifikan. Dengan biaya bahan bakar yang lebih terjangkau, nelayan pesisir diharapkan mampu meningkatkan frekuensi tangkapan sekaligus mendongkrak kesejahteraan keluarga mereka sejalan dengan visi besar Kukar Idaman Terbaik.(adv/prokomkukar/kn1/rhi)
adminKN 