Kunci Sukses Desa Berkinerja Baik: DPMD Kukar Wajibkan Alokasi Anggaran Stunting di APBDes

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa pengalokasian anggaran penanganan stunting dalam APBDes merupakan hal wajib bagi seluruh pemerintahan desa. Komitmen penganggaran yang bersumber dari Dana Desa (APBN) maupun Alokasi Dana Desa (ADD/APBD) tersebut diposisikan sebagai variabel kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja desa di tingkat nasional.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa penanganan stunting adalah program prioritas nasional yang penanganannya memerlukan pendekatan konvergensi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa.

"Desa ini kan mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa dari APBN dan dana transfer dari APBD berupa ADD. Salah satu tagging penggunaan Dana Desa dan dana ADD itu adalah penanganan stunting, karena ini program prioritas nasional yang harus ditangani," ujar Arianto.

Oleh karena itu, DPMD Kukar terus mengawal proses perencanaan di tingkat desa agar setiap APBDes wajib memuat pos anggaran khusus intervensi stunting. Anggaran tersebut dimanfaatkan langsung untuk kegiatan intervensi di lapangan, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi bagi Balita dan ibu hamil, hingga kegiatan sosialisasi edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.

Arianto membeberkan bahwa tingkat kepatuhan dan efektivitas penganggaran stunting oleh pemerintah desa dievaluasi secara berkala dan dipantau langsung oleh pemerintah pusat.

"Oleh pemerintah pusat dikawal dan dimonitor, betul kah desa sudah menganggarkan. Nah, bagi desa-desa yang baik, mulai dari proses perencanaan itu sudah terkawal, ada anggaran yang sudah dialokasikan, kemudian dilaksanakan, dan nanti berdampak pada penurunan stunting di desanya," terangnya.

Penilaian kinerja desa tersebut dibuktikan dengan dokumen penganggaran yang jelas serta keberhasilan dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara riil di wilayahnya masing-masing. DPMD Kukar pun mengimbau seluruh pemerintah desa di Kutai Kartanegara untuk terus memperkuat alokasi dan efektivitas program penanganan stunting di tingkat tapak. (adv/diskominfokukar/stg/kn1/rhi)