Andalkan Speedboat, Akses Desa Pesisir Jadi Tantangan Penanganan Stunting di Anggana

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Kondisi geografis Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi salah satu tantangan dalam memastikan penanganan stunting menjangkau seluruh anak. Sebagian wilayah kerja Puskesmas Sungai Mariam, Kecamatan Anggana berada di kawasan pesisir dan harus ditempuh melalui jalur perairan. Tak jarang Speedboat jadi solusi untuk sampai di kawasan pesisir.

Ahli Gizi Puskesmas Sungai Mariam, Ademai Nurhayati mengungkap, Keterbatasan akses berpengaruh terhadap mobilitas petugas kesehatan, terutama ketika harus melakukan kunjungan lapangan maupun mengupayakan rujukan anak yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. 

"Perjalanan dari dan menuju desa memerlukan waktu cukup panjang," ungkapnya.

Ademai menjelaskan, petugas harus menyesuaikan moda transportasi dengan kondisi wilayah pelayanan, transportasi air jadi hal yang mesti ditempuh petugas kesehatan untuk sampai di wilayah desa pesisir laut Anggana.

“Kami ke sana naik speedboat,” ujarnya.

Ademai menyebut, kunjungan ke desa-desa pesisir dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, termasuk pemantauan pertumbuhan anak yang berisiko mengalami stunting. Petugas juga berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di desa agar kondisi anak tetap dapat diketahui meskipun akses menuju wilayah tersebut tidak selalu mudah.

“Kalau untuk wilayah yang di laut, kita menyesuaikan dengan kondisi di sana. Kita tetap berupaya supaya pelayanan dan pemantauan anak-anak bisa berjalan,” jelas Ademai.

Ia berujar, tantangan semakin terasa ketika anak yang terindikasi stunting harus mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Proses perjalanan tidak cukup hanya mengandalkan transportasi darat karena keluarga harus terlebih dahulu keluar dari wilayah pesisir menggunakan Speedboat.

Ademai mengatakan, perjalanan rujukan dari sejumlah desa pesisir laut Anggana dapat menghabiskan waktu hingga sekitar satu hari, bergantung pada kondisi perjalanan dan akses transportasi.

“Kalau rujukan ke rumah sakit itu memang perlu waktu. Dari desa harus naik speed dulu ke daratan, setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke rumah sakit,” katanya.

Selain jarak, Ademai berkata, persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan juga memengaruhi kelancaran rujukan. Anak yang telah teridentifikasi mengalami stunting dan memiliki BPJS dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan dokter spesialis anak. Sementara keluarga yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu dibantu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengurus kepesertaan.

“Kalau anaknya memang harus dirujuk, kita lihat juga kepesertaan BPJS-nya. Kalau belum ada, kita koordinasikan dengan pihak desa supaya bisa dibantu pengurusannya,” paparnya.

Menurut Ademai, keterbatasan akses tidak boleh membuat anak-anak di kawasan pesisir kehilangan kesempatan memperoleh penanganan stunting. Karena itu, koordinasi antara Puskesmas, bidan desa, kader Posyandu, pemerintah desa, dan keluarga perlu terus dijaga agar pemantauan maupun rujukan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Walaupun jaraknya jauh dan aksesnya berbeda, kita tetap berusaha supaya anak-anak yang membutuhkan penanganan bisa mendapatkan pelayanan,” tegasnya. (adv/diskominfokukar/stg/zal/kn1/rhi)